KONSEL, SULTRACK.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Beangga Harianto meminta Bupati Konsel, Irham Kalenggo mengevaluasi dan mengganti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang tidak menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kolono Timur.
Pernyataan tegas itu disampaikan Beangga saat memberikan sambutan penguatan atas sejumlah poin usulan masyarakat dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Kolono Timur, Selasa (24/2/2026).
Menurut Beangga, Musrenbang merupakan agenda strategis yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan pembangunan daerah serta optimalisasi pelayanan publik.
“Musrenbang ini bukan kegiatan seremonial. Ini forum strategis yang menentukan arah pembangunan daerah. Kalau kepala OPD tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan, ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Beangga di hadapan peserta Musrenbang.
Legislator yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kehadiran langsung kepala OPD sangat penting, agar seluruh usulan masyarakat dapat dipahami secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara tepat.
“Saya meminta kepada Bupati Konawe Selatan untuk mengevaluasi, bahkan mengganti kepala OPD yang menganggap sepele Musrenbang tingkat kecamatan. Ini menyangkut masa depan pembangunan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, berdasarkan konfirmasi yang dihimpun, seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan diketahui tengah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Eksekutif.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Ciawi, Jawa Barat, dan dibuka langsung oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, pada Senin 23 Februari 2026. Diklat SPIP Terintegrasi Eksekutif itu merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Pemkab Konsel.
Meski demikian, Beangga menilai bahwa koordinasi tetap harus menjadi prioritas agar agenda Musrenbang tidak kehilangan substansi.
“Kalau memang ada kegiatan penting lain, harus ada koordinasi yang matang sebelumnya. Jangan sampai forum sepenting ini terkesan tidak mendapat perhatian serius,” terangnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Konsel lainnya, Harudin juga menegaskan pentingnya sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kegiatan Musrenbang tidak akan berjalan maksimal tanpa koordinasi yang baik. Tidak hanya kepala dinas, kepala desa dan kepala sekolah juga harus hadir, meskipun dalam suasana bulan puasa. Ini demi kepentingan masyarakat luas,” kata Harudin.
Musrenbang tingkat kecamatan sendiri merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan tahunan.
Forum tersebut menampung berbagai usulan prioritas mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar masyarakat.
Dengan adanya dinamika tersebut, publik kini menanti sikap resmi Bupati Konawe Selatan terkait evaluasi kehadiran pimpinan OPD dalam agenda perencanaan pembangunan daerah. ADV
