KENDARI, SULTRACK.COM – Gubernur Sultra, Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka memberikan atensi persoalan polemik jasa transportasi di bandara Halu Oleo, Sabtu (7/3/2026).
“Sudah ada laporan ke saya, tapi nanti kita akan ngecek dulu, dimana kendalanya, itukan anunya dia,” kata Gubernur.
Pihaknya juga berjanji akan menyesuaikan hal tersebut untuk kenyamanan wisatawan dan warga Sultra.
“Kalau memang tidak sesuai akan kita sesuaikan,” tegas Mantan Kabinda Sultra ini.
Sebelumnya diberitakan, Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sultra menyoroti buruknya layanan transportasi Bandara Halu Oleo, Kamis 26 Februari 2026.
IMALAK Sultra menduga koperasi yang menangani transportasi di Bandara Halu Oleo hanya modus oknum untuk menarik jatah preman (Japre).
Ketua IMALAK Sultra, Ali Sabarno mengatakan pasalnya koperasi yang didirikan sejak tahun 2017 itu tidak seperti koperasi pada umumnya.
“Yang pertama dari informasi yang kami dapatkan, untuk jadi sopir atau mendaftarkan mobil ke koperasi itu dipungut biaya 2 juta, dan per bulan di pungut iuran 500 ribu,” katanya..
Pihaknya juga membeberkan perihal tak ada aturan yang mengatur perihal antrian mengambil penumpang bandara.
“Bandara Halu Oleo adalah wajah Sulawesi Tenggara, ketika penampakan para sopir berebut penumpang, dilihat oleh orang luar Sultra, ini penampakan yang tak elok, bahkan jika berujung pada keributan,” tuturnya.
Lebih jauh ia juga menyoroti tidak adanya transportasi online di Bandara.
“Di bandara luar, transportasi online ada, nah di Bandara Halu Oleo, barang itu tidak ada, ini ada apa? jangan pertahankan koperasi yang kami duga jadi hanya modus japre,” urainya.
Pihaknya juga menyesalkan adanya informasi dugaan persekusi Oknum terhadap Sopir Transportasi Online yang kedapatan mengambil penumpang di Bandara.
“Kita juga dapat informasi, adanya persekusi dan denda terhadap sopir trasnportasi online yang kedapatan mengambil penumpang, bahkan ada yang hanya jemput keluarga ataupu temannya, hanya karena ada stiker maxim atau grab, malah mendapatkan perlakuan seperti itu walau sudah membela diri,” bebernya lagi.
Untuk itu pihaknya mendesak pihak berwenang tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
“Mesti ada perbaikan secepatnya, jangan dibiarkan, Bandara Halu Oleo wajah Sultra, malu kita, kalau dibiarkan terus menerus, bila perlu koperasi tersebut di audit, mengalir kemana saja uang pungutan koperasi itu,” pungkasnya.
Sebelumnya juga sebuah video keluhan pengunjung Bandara Halu Oleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, seorang penumpang mengeluhkan tidak dapat mengakses layanan transportasi online Grab setibanya di Bandara Halu Oleo.
Video berdurasi 41 detik yang diunggah akun TikTok @milop.dessert mendapatkan 4.184 Like, 413 Komentar dan 417 kali dibagikan. Dalam video tersebut juga memperlihatkan seorang perempuan mengaku kesulitan mendapatkan transportasi menuju hotel di Kota Kendari. Ia menyebutkan tarif transportasi yang harus dibayarkan cukup mahal karena tidak tersedianya layanan taksi online atau Grab di area bandara.
“Apa di seluruh Kendari tidak ada Grab, atau Bandara Kendari saja yang tidak ada Grab? Jadi aku dari sini ke hotel dari Rp180 ribu, nego Rp150 ribu,” ujar perempuan tersebut dalam video.
Menanggapi keluhan itu, Humas Bandara Halu Oleo, Nurlansyah, menegaskan bahwa pengelolaan layanan transportasi penumpang bukan berada di bawah kewenangan pihak bandara.
“Terkait pengelolaan layanan transportasi penumpang seperti rental dan Grab, itu bukan kewenangan pihak Bandara. Wilayah tersebut masih menjadi kewenangan Lanud,” kata Nurlansyah saat dikonfirmasi jurnalis Kendarikini.com, Sabtu, 17 Januari 2026.
Sementara itu, Kepala Penerangan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Kapentak) Lanud Halu Oleo, Yusuf, menjelaskan bahwa layanan transportasi daring Grab belum diperbolehkan beroperasi di kawasan Lanud Halu Oleo karena belum adanya kerja sama resmi dengan pihak Lanud
“Grab tidak diperbolehkan masuk karena sampai saat ini belum ada kerja sama. Di bandara sudah ada taksi resmi yang memiliki kerja sama,” jelas Yusuf saat dikonfirmasi, Sabtu (17/01).
Menurutnya, selama belum ada kesepakatan atau regulasi yang mengatur, operasional transportasi online di wilayah Lanud belum dapat diizinkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Grab terkait rencana kerja sama atau kebijakan operasional di Bandara Halu Oleo.
Editor: Redaksi
