SULTRACK.COM — Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan tajam dari Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sultra. Pemadaman ini dinilai tak cuma mengganggu aktivitas warga, tapi juga memukul pendapatan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
Ketua Korwil KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, menyebut pekerja BPU sebagai kelompok paling rentan saat pasokan listrik terganggu. Berbeda dengan pekerja formal bergaji tetap, kelompok BPU—seperti pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, penyedia jasa, hingga pengemudi transportasi daring—sangat bergantung pada aktivitas harian untuk mengais rezeki.
“Bagi pekerja BPU, listrik padam bukan sekadar persoalan lampu mati. Ketika aktivitas usaha dan pekerjaan terhenti, penghasilan mereka juga ikut terhenti. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup keluarga,” ujar Iswanto dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Minta Pemprov Sultra Tak Tinggal Diam
Iswanto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tidak menganggap sepele persoalan ini sebagai masalah teknis belaka. Menurutnya, dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat di lapangan jauh lebih besar.
Masyarakat, kata dia, butuh kejelasan dan transparansi informasi soal penyebab pemadaman, wilayah terdampak, hingga jadwal pasti kapan listrik kembali normal.
“Jangan rakyat kecil yang terus menjadi korban. Mereka sudah berjuang setiap hari untuk mencari penghasilan. Ketika listrik padam berjam-jam, kesempatan mereka untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan ikut hilang,” tegasnya.
Ia mendesak Pemprov Sultra segera turun tangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pasokan listrik kembali stabil.
Mendorong Evaluasi Total Pelayanan Kelistrikan
Lebih lanjut, Iswanto menegaskan bahwa pekerja BPU punya kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah diminta tak menutup mata atas kerugian material yang menimpa warga akibat gangguan listrik yang berulang.
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kelistrikan di Sultra, termasuk keterbukaan informasi publik setiap kali terjadi gangguan.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat diminta memahami kondisi kelistrikan, tetapi pada saat yang sama tidak ada kepastian kapan pelayanan kembali normal,” kata Iswanto.
KSBSI Sultra berharap pihak penyedia layanan listrik dan pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata. Bagi mereka, pasokan listrik yang stabil adalah penopang utama mata pencaharian rakyat kecil.
Editor: Redaksi
