KENDARI, SULTRACK.COM – Terkait inflansi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), membuat Jaringan Demokrasi Rakyat (JANGKAR) Sultra angkat bicara, tak hanya itu, naiknya harga bahan-bahan pokok menjadi bukti gagalnya seorang Pj Gubernur Sultra, Sabtu (28/10/2023).
Dari hasil rapat kordinasi pengendalian inflasi Direktoral Jendral (Dirjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), pada Senin 23 Oktober 2023, diketahui Sultra tercatat sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.
Ketua JANGKAR Sultra, Juraidin menegaskan, akibat inflasi yang terjadi masyarakat sultra dalam kondisi terhimpit. Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat menjerit.
JANGKAR Sultra Memberikan catatan buruk terhadapp kinerja Pj Gubernur Sultra, pasalnya inflasi menjadi salah satu dari delapan program strategisnya, pada saat dilantik lalu.
“Pj Guberur Sultra sejauh ini belum mampu memberikan solusi, atas permasalahan yang mengakibatkan masyarakat Sultra menjerit,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut, Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidak mampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.
Selain itu, Pj Gubernur tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena el nino. Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban.
“Kita juga meminta DPRD Sultra, untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tegasnya.
Ditambahkan Juraidin, wakil rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 Kilogram, dan naiknya harga sembako.
“melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri, agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tutupnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapannya mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra, yang menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada diluar Kota Kendari.
Namun saat dihubungi via WhatsApp salah satu staf Biro Ekonomi Pemprov Sultra, Desi saat belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.
Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di Kota Kendari dan melakukan kordinasi untuk melakukan operasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.
“Lokasi Operasi Pasar, Kantor Camat Baruga, Kantor Camat Mandonga dan Kantor Lurah Andonohu. Jumlah gas yang di salurkan di 3 Kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 Kilogram per Kecamatan,” sambungnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan Sidak ke pasar.
“Satgas pangan dan TPID akan melakukan Sidak,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
