KONSEL, SULTRACK.COM – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), mengajak semua pihak terkait untuk komitmen menyelesaikan konflik agraria Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Roda Kecamatan Kolono, Jumat (22/12/2023).
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Nakertrans Konsel, Erna Yustiana, SP, semestinya dirinya mengikuti acara seremonial upacara peringatan Hari Ibu di Auditorium Kantor Bupati Konsel. Namun demi pelayanan dan kepentingan masyarakat ia meninggalkan acara tersebut dan mendahulukan menerima massa aksi dari UPT Roda.
Masih dengan kostum kebaya Hari Ibu, beliau menemui massa aksi UPT Roda, karena UPT Roda ini merupakan anak-anak dari Dinas Nakertrans Konsel, dan di momen Hari Ibu beliau memilih merayakannya bersama warga UPT Roda.
Dikatakan Srikandi Konsel itu, terkait polemik UPT Roda bukan persoalan baru, tetapi sudah ada sejak awal penempatan warga transmigrasi, dan sebagaimana kita ketahui konflik agraria merupakan permasalahan yang kompleks dan dibutuhkan komitmen yang serius dari berbagai pihak.
“Sesuai PP nomor 3 Tahun 2014, pelaksananan UU tentang Ketransmigrasian, pelibatan institusi yang membidangi Kehutanan dan Pertanahan, sangat dibutuhkan dalam rangka penyelesaian konflik agraria,” paparnya.
Lanjutnya, terkait keseriusan Pemkab konsel bapak Bupati H. Surunuddin Dangga, telah memerintahkan kepada saya sebagai Kepala Dinas yang mengurusi Transmigrasi, untuk segera menyelesaikan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan segala upaya.
“Agar konflik ini dapat terselesaikan, dan terkait infrastruktur dan fasilitas pelayan publik yang menjadi salah satu tuntutan massa aksi UPT Roda, kami telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pembagunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,” bebernya.
Pasalnya sambung dia, apa yang menjadi aspirasi UPT Roda itu, masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pemda Konsel dapat menganggarkan melalui APBD, apabila Hibah Barang Milik Negara (HBMN) sudah resmi diserahkan kepada Pemda.
“Intinya untuk penyelesaian konflik di UPT Roda, saat ini sudah sementara berproses melalui Provinsi, selanjutnya diusulkan ke Pemerintah Pusat. Progresnya nanti akan kita sampaikan, kemudian terkait arahan bapak Bupati, besok saya akan turun lagi ke lokasi UPT Roda. Insyaallah Nakertrans Konsel selalu hadir untuk permasalahan warga transmigrasi,” ungkap Kadis energik itu.
Untuk diketahui tuntutan masyarakat UPT Roda, diantaranya meminta Bupati dan DPRD Konsel segera menyelesaikan segala bentuk konflik agraria di UPT. Roda, serta mencari solusi bersama pihak terkait lainnya.
Penulis : Redaksi
