JAKARTA, SULTRACK.COM – Dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam bisnis judi online di Kamboja. Namun hingga kini, politisi Partai Gerindra itu tetap bungkam. Tak ada bantahan, tak ada klarifikasi. Publik bertanya, mengapa seorang pejabat setinggi Dasco memilih diam di tengah tuduhan yang mengguncang fondasi partai penguasa?
Laporan investigasi di media pada bulan April 2025 berjudul “Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja” menyebut nama Dasco tercatat dalam dokumen perusahaan Golden Princess Hotel dan Casino, yang beroperasi di kawasan Bavet City, perbatasan Kamboja – Vietnam. Dugaan itu kian relevan setelah merebak kasus perdagangan orang dan eksploitasi digital ribuan WNI yang dijadikan pekerja scam di lokasi serupa.
Redaksi TEMPO mengaku telah berupaya meminta tanggapan Dasco sebelum publikasi. Namun, tak satu pun pesan, panggilan, atau surat terbuka mendapat balasan. Hanya beberapa kader Gerindra yang pasang badan, menyebut laporan itu “fitnah politik menjelang konsolidasi kabinet. Ketua Harian Gerindra, Ahmad Muzani, bahkan menilai tudingan itu “insinuasi tingkat tinggi”. Tapi dokumen bisnis tak bisa dipungkiri: nama Dasco tercantum dalam jaringan perusahaan dengan afiliasi di Kamboja.
Sikap bungkam Dasco menimbulkan tafsir liar. Di tengah maraknya kasus perdagangan manusia dan judi daring lintas negara, diam pejabat publik dianggap bukan kebijaksanaan, tapi keangkuhan. “Diamnya bukan strategi cerdas, tapi gejala feodalisme elite,” kata Wanda Assyura, aktivis antikorupsi yang juga dikenal sebagai simpatisan Prabowo. “Wakil rakyat yang diam ketika rakyat disiksa di Kamboja adalah pengkhianat demokrasi,” ucap Wanda Assyura Ketua Pemuda Aceh-Jakarta, beberapa hari lalu.
Tagar “DascoBukaSuara” menggema di media sosial. Sejumlah aktivis menuntut audit rekening Dasco oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pemeriksaan LHKPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Video penyiksaan WNI di kompleks judi Bavet City viral di TikTok dan X, memantik kemarahan publik. Sementara itu, peran komunikasi politik Gerindra kini lebih banyak diambil alih oleh Sjafrie Sjamsoeddin, menandai redupnya figur Dasco dalam lingkar inti partai.
Wanda Assyura menilai, kasus ini tak bisa dianggap angin lalu. “Sebagai pendukung Prabowo, saya khawatir Dasco jadi batu sandungan moral. Gerindra harus bersih. Kalau tidak, kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.
Menurutnya, keberanian Prabowo menjaga integritas partai akan diuji dari cara menangani dugaan ini. Wanda Assyura Ketua Pemuda Aceh-Jakarta, Pemerintah saat ini tengah membentuk Satgas Judi Online yang digadang sebagai simbol ketegasan negara melawan kejahatan digital lintas batas. Namun, jika benar ada elite politik ikut bermain, kredibilitas kebijakan itu terancam runtuh.
“Satgas akan kehilangan wibawa jika aparatnya menyentuh publik, tapi tidak menyentuh elite,” kata Wanda yang juga pendukung 08. Hingga kini, Dasco belum sekalipun menampakkan niat untuk mengklarifikasi. Ia tetap aktif dalam agenda DPR, tapi menghindari pertanyaan media.
Sikap ini menimbulkan kesan adanya strategi diam agar isu padam dengan sendirinya. “Ini impunitas klasik. Bicara berisiko muncul bukti baru, maka bungkam dianggap aman,” ujar Wanda.
Sementara itu, sejumlah sumber hukum di PPATK membenarkan bahwa lembaga mereka telah menerima permintaan pemantauan transaksi lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja. Namun, belum ada keterangan resmi apakah nama Dasco termasuk dalam radar. Di sisi lain, beberapa anggota Komisi III DPR justru mendesak KPK segera bertindak untuk memastikan kejelasan hukum kasus ini.
Dalam sejumlah grup internal Gerindra, diskusi soal Dasco menjadi topik sensitif. Beberapa kader memilih diam, sebagian lain berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas jika tudingan terbukti. “Gerindra harus menang dengan moral yang bersih,” kata Wanda. “Dasco bom waktu. Kalau tidak segera ditangani, bisa merusak reputasi partai dan presiden sendiri.”
Publik kini menunggu kejelasan. Jika Dasco memang bersih, buka saja semua data: rekening, aset keluarga, dan rekam transaksi luar negeri. Tapi jika memilih diam terus, persepsi publik akan mengeras menjadi keyakinan. Dalam dunia politik, diam kadang bukan emas melainkan sinyal bahaya yang berdetak pelan, menunggu waktu meledak.
Editor: Redaksi
