JAKARTA, SULTRACK.COM – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM (Kumham) melaksanakan Kegiatan “BSK Policy Talk” dalam rangka peringatan Hari Bhakti BSK Kumham, Rabu (21/2/2024).
Kegiatan dihadiri internal Kementerian Hukum dan HAM baik dari Pegawai BSK Kumham, serta Kantor seluruh wilayah Kemekumham dan juga komunitas Kumham Muda dari seluruh kantor wilayah secara hybrid.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Rizky Argama dari STIH Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Dr. Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia dan dipandu oleh Dr. Y.Ambeg Pramarta Kepala BSK Kumham. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kebijakan Kumham lantai 8.
Dijelaskan Argama, pada Tahun 2022 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Kemenkumham sebesar 25,56 dari skala 100, sedangkan pada Tahun 2023 IKK Kemenkumham digawangi oleh BSK meroket menjadi 81.04 dari skala 100, terdapat peningkatan yang sangat tajam terhadap kualitas kebijakan.
“BSK Kumham tidak hanya sekedar nama, namun merupakan badan yang benar-benar strategis, harapannya ke depan akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas, namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Gama sebagai closing statement pada kegiatan ini.
Dias juga menyampaikan bahwa, masyarakat merupakan subjek perubahan dan bukan objek, dalam hal ini peran BSK sebagai policy entrepreneur itu sangat penting. Penting untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan kaum marjinal.
“Untuk bisa memastikan bahwa model Kebijakan yang nantinya disusun, adalah memang berdasarkan kondisi lokalitas dimana kebijakan itu disusun,” ungkapnya.
Terakhir, Ambeg juga menyampaikan komitmen BSK dalam rangka mengawal atau menavigasi kebijakan pabrik di lingkungan Kemenkumham, BSK akan berupaya untuk merumuskan mekanisme yang tepat, dalam mewadahi partisipasi bermakna. Sehingga sebuah kebijakan bersifat partisipatif dan inklusif.
“BSK Kumham akan mendorong kebijakan Kemenkumham, yang partisipatif dengan cara mengupayakan pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan didalam proses kebijakan di lingkungan Kemenkumham,” paparnya.
Lebih jauh, BSK mengupayakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan, sekaligus menjawab tantangan di masa depan dan bukan sebatas pemadam kebakaran. BSK Kumham akan mengawal proses kebijakan di Kemenkumham, untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
“Melalui pendekatan kolaboratif antara aktor pemerintah, seluruh proses kebijakan mulai dari agenda setting, pembentukan dan implementasi hingga evaluasi. BSK akan berperan sebagai knowledge enterpreneur, yaitu sebagai wadah yang mengelola pengetahuan dari masyarakat akademisi atau knowledge produser lain menjadi kebijakan,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
