JAKARTA, SULTRACK.COM – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtra Banong mendesak Kementerian ATR/BPN menertibkan perusahaan yang serobot lahan warga di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Senin (21/4/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menegaskan hal tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian ATR/BPN, dihadiri Menteri, Wamen, Dirjen, serta seluruh jajaran melalui virtual.
Dikatakan Bahtra Banong, beberapa hari ini, dirinya kerap mendapat pesan WhatsApp dan video yang merupakan aspirasi Dapil, dari masyarakat di Kabupaten Konsel, yang menyampaikan keluhannya terkait aktivitas perusahaan yang melakukan penyerobotan lahan warga.
Dalam zoom yang dihadiri oleh seluruh Kanwil BPN, Bahtra Banong memastikan terlebih dahulu kehadiran Kanwil BPN Sultra dan BPN/Kantah Konsel hadir, yang dimana persoalan ini, berada di Kabupaten Konsel. Sehingga Menteri ATR/BPN bisa langsung monitor kinerja Kantah.
“Jadi saya ingin menyampaikan terkait problem di Kabupaten Konsel, ada dua laporan yang saya terima dan video, yang pertama terkait PT Marketindo Selaras (PT MS), yang mengambil atau serobot lahan masyarakat. Mumpung ada Pak Menteri disini, mohon dicek perusahaan tersebut apakah HGU nya resmi atau tidak, karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat Konsel,” bebernya.
Lanjut Politisi Partai Gerindra ini, PT MS ini melakukan pencaplokan atau mengambil alih lahan masyarakat. Nah kalau memang sambung dia, HGU perusahaan dimaksud belum terbit, agar kiranya ditertibkan.
“Yang kedua, saya sering kali menerima laporan di Konsel banyaknya perusahaan tambang yang memiliki IUP, bahkan lahan sekolah dan rumah warga pun yang masuk dalam IUP perusahaan, itu ditambang,” ungkap Bahtra Banong.
Inilah tegas Bahtra Banong, yang harus dicarikan solusi dari Kementerian ATR/BPN, karena sering kali perusahaan tambang beranggapan bahwa, yang dianggap mineral itu dibawah tanah, sementara diatasnya tidak dihitung, sehingga rumah dan fasilitas pemerintah pun ditambang juga.
“Padahal ini jelas sekali adalah fasilitas pemerintah, seperti sekolah ini. Dan problem inilah yang banyak terjadi bukan hanya di Konsel saja, tapi semua daerah yang ada pertambangan, IUP nya itu masuk ke kawasan-kawasan perumahan. Mohon Menteri, ini diteliti dan diperiksa dengan baik,” pungkas Bahtra Banong.
Editor: Redaksi
