KENDARI, SULTRACK.COM – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra terkait pengosongan aset lahan seluas 487 meter persegi di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, yamg kini dikuasai eks Gubernur Sultra, Nur Alam menuai kritikan keras, Kamis (22/1/2026).
Bahkan Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, meluapkan kekecewaan terhadap kebijakan tersebut dan menilai langkah dimaksud tidak mencerminkan etika pemerintahan yang baik dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Dimana, diatas lahan itu terdapat sejumlah bangunan yang disebut-sebut sebagai milik mantan orang nomor satu di Sultra itu. Dihadapan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sultra, LM Ali Haswandy, serta Kasat Pol PP Sultra, Hamin Imbuh, Nur Alam meluapkan kekecewaan dan kemarahannya terhadap kebijakan Pemprov Sultra.
“Bagaimana kalau saya buka baju, bunuh saya saja sekarang. Panggil bosmu suruh tembak saya sekarang, biar Presiden tahu bagaimana kelakuan Pemprov Sultra, terhadap mantan gubernurnya yang hanya menitipkan kendaraan tua, tapi dipermalukan dengan cara seperti ini,” tegas Nur Alam.
Ia bahkan memperingatkan bahwa jika dirinya sampai mengalami sesuatu, dampaknya bisa meluas dan memicu gejolak di Sulawesi Tenggara.
“Saya mati hari ini, satu Sulawesi Tenggara akan bergeser. Bisa berdarah-darah negeri ini. Pikir sebagai aparat, tidak semua perintah harus dijalankan. Sampaikan ke Sekdamu,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Nur Alam mengatakan dirinya tidak pernah mengambil atau menguasai aset milik daerah selama menjabat sebagai Gubernur Sultra.
“Saya tidak pernah mengambil satu potong pun aset daerah. Coba cek. Saya hanya meminjam lokasi. Saya berhenti jadi gubernur tidak ada satu pun aset pemerintah yang saya pakai. Ini bukan soal tidak mau, ini soal etika. Hargai kami sebagai orang tua,” katanya.
Kata Nur Alam, pendekatan represif dalam pengosongan aset justru menunjukkan wajah buruk tata kelola pemerintahan.
“Kalau main keras-kerasan seperti ini tidak ada gunanya. Ini menunjukkan etika pemerintahan yang buruk. Bayangkan saya saja mantan gubernur diperlakukan seperti ini, apalagi pegawai biasa,” katanya.
Ia juga meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sultra untuk mempertimbangkan kembali langkah tersebut.
“Pak Kadis, tolong renungkan baik-baik. Ini ada mantan Kadis Transmigrasi, dia tahu proses administrasi yang berjalan. Jangan langsung potong di jalan, pretensinya apa,” pesannya.
Dirinya juga turut mempertanyakan prioritas pengosongan lahan tersebut, sementara masih banyak aset daerah lain yang menurutnya terbengkalai.
“Banyak aset di pinggir jalan, kenapa tidak itu yang diprioritaskan? Kenapa bukan stadion, SPG, atau bekas kantor perdagangan di kota yang sekarang jadi gudang beras,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia juga meminta aparat agar tidak serta-merta menjalankan perintah tanpa mempertimbangkan dampak dan risiko sosial. Ia juga menyampaikan pesan agar aparat daerah tidak mudah diperintah oleh pendatang.
“Sampaikan ke Sekda, pikir risikonya. Jangan asal perintah. Kalian saudara-saudara saya, jangan mau diperintah pendatang,” tegasnya.
Sebagai penutup, Nur Alam katakan kepemimpinan yang tidak mengedepankan etika dan budaya lokal akan menciptakan ketegangan di daerah.
“Beginilah kalau memerintah tanpa menghargai etika dan budaya daerah. Zaman saya jadi gubernur, penertiban aset tetap berjalan tapi dengan cara yang baik,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
