SULTRACK.COM – Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program fasilitasi sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan air payau dan air tawar.
Program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sekaligus mempermudah masyarakat pembudidaya dalam mengakses berbagai peluang pengembangan usaha perikanan, Sabtu (14/11/2026).
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Konsel, Wayan Darma, mengatakan program sertifikasi tanah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki lahan tambak atau kolam budidaya, tetapi juga mencakup lahan kering, pekarangan hingga persawahan.

Menurutnya, sepanjang lahan tersebut merupakan milik masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan dan memenuhi persyaratan administrasi, maka dapat diusulkan untuk mendapatkan fasilitasi sertifikat tanah.
“Program ini tidak terbatas hanya pada lahan basah atau tambak. Lahan kering, pekarangan maupun sawah juga bisa diusulkan, selama pemiliknya merupakan pembudidaya ikan dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan,” jelas Wayan Darma.
Ia menerangkan, salah satu persyaratan wajib bagi calon penerima program adalah memiliki Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang telah terdaftar dalam basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain itu, program tersebut secara khusus menyasar masyarakat pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI maupun Polri tidak termasuk dalam kategori penerima fasilitasi tersebut.
Saat ini, sosialisasi dan pengusulan program sertifikasi tanah pembudidaya telah menjangkau masyarakat di seluruh 25 kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan.
Wayan berharap program tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian status kepemilikan tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidaya Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Konsel, Zamsinar, S.Pi., mengungkapkan bahwa proses pengusulan sertifikasi masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu persoalan yang kerap ditemukan adalah adanya lahan masyarakat yang masuk atau bersinggungan dengan kawasan tertentu, sehingga membutuhkan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut sebelum dapat diproses.
Kondisi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Lainea dan Tinanggea. Pada beberapa lokasi, terdapat bidang tanah yang masuk kawasan tertentu, sementara bidang lainnya tidak terdampak.
Persoalan serupa juga ditemukan di Kecamatan Basala dan Benua yang sebagian wilayahnya bersinggungan dengan kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.
“Setiap usulan tetap harus melalui pemeriksaan. Ada beberapa lokasi yang sebagian lahannya masuk kawasan, sehingga tidak semua bidang tanah bisa langsung diproses untuk mendapatkan sertifikat,” ungkap Zamsinar.
Ia menambahkan, sejak 2021 hingga 2026, Dinas Perikanan dan Kelautan Konsel telah mengusulkan ratusan bidang tanah milik masyarakat pembudidaya untuk mengikuti program sertifikasi tersebut.
Pada 2023, sebanyak 30 bidang tanah dinyatakan lolos. Namun, sertifikatnya belum diserahkan kepada masyarakat karena masih terdapat dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima.
Sementara untuk tahun 2026, pemerintah daerah kembali mengusulkan sebanyak 30 bidang tanah. Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahapan verifikasi dan menunggu proses selanjutnya dari pemerintah pusat hingga penerbitan sertifikat.
Menurut Zamsinar, kelengkapan dokumen dan kejelasan status lahan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan proses sertifikasi.
Dinas Perikanan dan Kelautan Konsel pun terus mendorong masyarakat pembudidaya agar melengkapi persyaratan administrasi sejak awal, sehingga proses pengusulan tidak terkendala ketika memasuki tahapan verifikasi.
Melalui program ini, Pemkab Konawe Selatan berharap semakin banyak masyarakat pembudidaya ikan yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Dengan demikian, lahan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pengembangan usaha perikanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.***

















