KENDARI, SULTRACK.COM – Tuntut agar bisa menggunakan jalan umum dan tidak dibatasi jumlah tonase pemuatan, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe, demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (17/10/2023).
Demo tersebut, menuntut pemerintah melalui DPRD Sultra, agar mengeluarkan surat rekomendasi sehingga sopir-sopir truk dimaksud, bisa menggunakan jalan umum dan tidak dibatasi jumlah tonase pemuatan.
Disampaikan koordinator aksi, Rolansya, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepualuan tidak berkontribusi terhadap wilayah konstituennya. Pasalnya, seolah menutup mata terhadap pihak-pihak orang yang mengatasnamakan masyarakat, untuk menghalangi aktifitas pemuatan sopir.
“Kemudian sopir dump truk juga dibatasi jumlah tonase pemuatannya, kami minta pemerintah terkait untuk berlaku adil, jangan hanya kepada kami yang dibatasi jumlah tonasenya sebanyak delapan ton. Jika mengikuti batasan tersbut, maka kami tidak mendapatkan keuntungan, apalagi kami beli solar eceran,” terangnya.
Lanjutnya, ketika hal itu memang harus dilakukan jangan hanya kami yang ditertibkan, tetapi seluruh sopir dump truk di wilayah Sultra harus ditertibkan. Di sinilah harusnya wakil rakyat Dapil VI turun tangan untuk memperhatikan kami, tetapi faktanya mereka tidak menemui.
“Kita juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan tegas, terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang menghalang-halangi aktifitas hauling. Pada dasarnya kami merasa terganggu dengan pemalangan itu, karena setiap kami melintas dipalang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Ini harus ditindak tegas, karena kami memiliki legalitas lengkap terutama izin jalan, karena kami khawatir jangan sampai ada kontak fisik,” ungkapnya.
Selain itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat di Dapil VI untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dalam hal memilih legislator yang terpilih pada Pilcaleg 2019-2024. Pasalnya Aleg tersebut tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, terurtama di wilayah konstituennya.
“Dimana kedatangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mereka tidak menemui kita, apalagi memperjuangkan aspirasi kita. Mereka tidak memikirkan nasib rakyat, kesejahteraam rakyat, mereka hanya memikirkan nasib sendiri. Untuk itu, kita jangan salah memilih ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota dewan Dapil VI, Herry Asiku yang juga wakil Ketua DPRD Sultra mengapresiasi demontrasi yang digelar, karena dengan seperti itu maka dapat mengetahui aspirasi masyarakat.
“Pada dasarnya kita anggota dewan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kami merupakan penyambung aspirasi masyarakat,” jelasnya saat dihubungi via telepon.
Lanjutnya, terkait permintaan persatuan sopir dump truk Kabupaten Konawe, dirinya akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Sultra dan pemerintah terkait agar mereka diberikan kebijakan.
“Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran bahwa jalan yang dilalui tersebut maksimal muatan 15 ton, tetapi kita koordinasikan dulu,” bebernya.
Ditambahkan Ketua DPD Golkar Sultra itu, terkait pemalangan dimaksud dan sudah meresahkan, sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) terutama Kepolisian harus bertindak tegas.
“Jangan sampai pemalangan ini ada tendesi lain dan menguntungkan diri dan kelompok, sehingga pihak Kepolisian segera turun tangan, jangan sampai timbul masalah baru. Persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : 54PU
