KENDARI, SULTRACK.COM – Sekolah Rakyat yang merupakan program nasional Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk di Kota Kendari, dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 14 Juli 2025.
Sekolah Rakyat ini dengan berbasis asrama, untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kendari mendukung penuh program dimaksud, Sabtu (5/7/2025).
Dukungan nyata Pemkot Kendari tersebut, dibuktikan dengan menyediakan lahan seluas 4,8 hektare di Kelurahan Abeli, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yang direncanakan dimulai tahun depan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Dr. Robben Rico A.Md., LLAJ., SH., ST., M.Si saat mensosialisasikan Sekolah Rakyat di Kota Kendari, mengatakan program Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan gratis. Ini adalah bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Sementara itu, Kepala Sentra Meohai Kendari, Iman Imaduddin Hamdan mengatakan seluruh persiapan teknis telah diselesaikan, termasuk penetapan siswa dan seleksi tenaga pendidik. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu kesiapan fisik gedung dan perlengkapan penunjang.
“Untuk siswa, telah ditetapkan langsung oleh Ibu Wali Kota Kendari dengan jumlah dua rombongan belajar, masing-masing 25 siswa, totalnya 50 orang,” kata Iman Imaduddin.
Iman menjelaskan pada tahap awal pembelajaran, siswa akan mengikuti program matrikulasi yang difokuskan pada proses penyesuaian dengan lingkungan belajar baru berbasis asrama. Sementara itu, untuk peluncuran resmi sekolah, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sekolah Rakyat di Sentra Meohai Kendari difokuskan untuk pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Peserta didik berasal dari siswa lulusan SD atau anak-anak putus sekolah yang telah lolos proses seleksi ketat, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS),” jelasnya.
Lanjutnya, verifikasi dilakukan secara langsung oleh pendamping sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui kunjungan ke rumah calon siswa.
“Termasuk memeriksa kondisi sosial ekonomi keluarga dan kesediaan orang tua, untuk menyekolahkan anaknya di lingkungan berasrama. Seluruh kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan akan ditanggung oleh negara. Mulai dari makan tiga kali sehari, dua kali snack, pakaian lengkap hingga kebutuhan pribadi lainnya. Siswa juga akan menerima 7 jenis seragam selama menempuh pendidikan,” bebernya.
Adapun fasilitas yang tersedia di sekolah ini, kata Iman, meliputi 5 unit asrama, satu dapur umum, rumah dinas untuk kepala sekolah dan guru, mushola, dua ruang kelas, serta satu laboratorium komputer dan laboratorium IPA. Sedangkan jumlah guru yang akan mengajar sebanyak 13 orang, dan proses rekrutmen telah selesai tinggal menunggu penetapan resmi.
Selain itu, Tambah dia, sekolah juga didukung oleh 5 wali asuh yang berasal dari tenaga pekerja sosial. Masing-masing wali asuh akan mendampingi 10 siswa. Mereka bertugas memberikan pendampingan, konseling, hingga layanan psikososial selama siswa berada di lingkungan sekolah.
“Kami mengajak seluruh pihak baik dari pemerintah pusat, maupun daerah untuk bersama-sama menyukseskan program ini, semoga dapat membantu mengurangi angka putus sekolah,” pungkasnya.***
