KENDARI, SULTRACK.COM – Kota Kendari kini memasuki babak baru kepemimpinan. Seorang Srikandi, dr. Hj. Siska Karina Imran, memegang kendali sebagai Wali Kota. Kehadiran sosok perempuan di kursi tertinggi pemerintahan kota memberi semangat baru dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, hingga penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Komitmen itu kembali ditegaskan dalam kegiatan seminar bertajuk “Hapus Kekerasan, Bangun Kesetaraan untuk Mewujudkan Kota Kendari Semakin Maju” yang digelar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kendari bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Plaza Inn Kendari pada Selasa (26/8/2025) ini resmi dibuka oleh Ketua DWP Kota Kendari, Hj. Hasria, SKM, M.AP.
Pentingnya Kesadaran Kolektif
Dalam sambutannya, Hj. Hasria menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga menyangkut aspek emosional, psikologis, hingga ekonomi. Ia mencontohkan, tidak memberikan nafkah, membatasi akses keuangan, hingga dominasi berlebihan dalam rumah tangga maupun lingkungan kerja merupakan bentuk kekerasan yang kerap tidak disadari.
“Kalau suami tidak memberi nafkah, itu juga termasuk bentuk kekerasan. Begitu pula perilaku dominasi yang menekan hak perempuan. Semua ini bisa menggerogoti martabat perempuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu tantangan besar adalah kebiasaan masyarakat yang sering kali menoleransi perilaku kasar hanya karena pelakunya adalah orang dekat, misalnya suami atau anggota keluarga. Padahal, hal itu justru memperkuat budaya patriarki yang merugikan perempuan.
“Sering kali kita tidak sadar, dibentak itu juga bentuk kekerasan. Tapi karena pelakunya suami, kita maafkan. Nah, ini yang harus kita ubah bersama-sama,” ujarnya.
Angka Kekerasan Masih Tinggi
Seminar ini juga memaparkan data nasional yang cukup mencemaskan. Satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, baik secara fisik, seksual, emosional, maupun ekonomi. Tak hanya itu, sekitar 50 persen anak-anak di Indonesia juga pernah merasakan kekerasan dalam berbagai bentuk.
Data tersebut menjadi peringatan penting bahwa kasus kekerasan bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Justru sering kali terjadi di ruang-ruang privat, seperti rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan dan anak.
Peran DWP Sebagai Agen Perubahan
Hj. Hasria menegaskan, Dharma Wanita Persatuan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah menghapus kekerasan terhadap perempuan. Istri-istri pejabat yang tergabung dalam DWP dinilai dapat menjadi agen perubahan, baik di lingkup keluarga, lingkungan kerja, maupun di tengah masyarakat.
Menurutnya, edukasi berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir yang selama ini cenderung menganggap wajar kekerasan berbasis gender. Apalagi, perkembangan teknologi informasi membuat perilaku kekerasan bisa terjadi di ruang digital.
Ia mencontohkan, etika bermedia sosial menjadi hal penting yang harus diperhatikan, termasuk bagi para suami yang bekerja sebagai pejabat publik. Ia merujuk pada kasus viral seorang rektor universitas yang bermasalah akibat konten digital.
“Sebagai istri pejabat, kita harus menjadi teladan. Jangan sampai keluarga kita sendiri memberi contoh buruk di ruang publik, termasuk di media sosial,” pesannya.
Kota Kendari Menuju Kesetaraan
Seminar ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri atas anggota DWP, perwakilan OPD, tokoh perempuan, hingga akademisi. Mereka sepakat bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Kehadiran Wali Kota perempuan pertama di Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, semakin menguatkan tekad bersama untuk menjadikan Kendari sebagai kota yang aman, ramah, dan setara bagi semua warganya.
Dengan kepemimpinan Srikandi, diharapkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin mendapat perhatian serius. Kota Kendari ingin menegaskan diri bukan hanya sebagai kota maju dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga maju dalam hal penghargaan terhadap hak-hak perempuan dan anak.
“Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah fondasi agar kita bisa membangun Kota Kendari yang semakin kuat, maju, dan sejahtera,” tutup Hj. Hasria.***
