SULTRACK.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui Apel Gabungan yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan apel gabungan pegawai Pemerintah Provinsi Sultra itu dipimpin Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan dihadiri Wakil Gubernur Sultra, unsur Forkopimda, penjabat Setda Provinsi Sultra, Wakil Wali Kota Kendari, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, asosiasi usaha, media massa, serta jajaran BPS se-Sultra. Jumlah peserta apel tercatat lebih dari 1.200 orang.
Sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan SE2026, Wakil Kepala BPS RI memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan usaha dan aktivitas ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sultra.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sultra, Ir Hugua membacakan deklarasi dukungan sekaligus menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan SE2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan data ekonomi yang berkualitas.
Dalam amanatnya, Sonny menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya.
Ia juga mengaku bangga dapat menyaksikan langsung hari pertama pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, 15 Juni 2026 menjadi momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian penting dalam fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pada pelaksanaan tahun 2026, terdapat sejumlah pembaruan dibandingkan sensus sebelumnya.
Untuk pertama kalinya, cakupan sensus diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ke dalam pendataan. Selain itu, pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door to door sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
“Ini merupakan langkah penting untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, termasuk sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” katanya.
Pendataan lapangan SE2026 akan berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jangka waktu tersebut disiapkan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewatkan.
Dalam kesempatan itu, Sonny mengajak seluruh pelaku usaha, UMKM, pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus melalui gerakan TIR, yakni Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
Ia menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menutup amanatnya, Sonny menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya keberhasilan BPS, melainkan keberhasilan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga desa, untuk berperan aktif menyukseskan pelaksanaan SE2026.
“Sensus Ekonomi bukan milik BPS semata, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
