SULTRACK.COM – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) secara resmi memulai gerakan masif aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi seluruh masyarakat wajib KTP di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
Langkah ini diawali dengan aktivasi langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, hingga Ketua DPRD Hamrin, yang dipandu langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Konsel, Harlin, S.Pd., M.Si., Selasa (14/7/2026).
Peluncuran gerakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Konawe Selatan Nomor: 400.12.4/2934 Tahun 2026 tentang Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Konawe Selatan. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, BUMN/BUMD, sektor perbankan, swasta, BPJS, hingga para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan.
Berdasarkan data Disdukcapil Konawe Selatan, total wajib KTP di daerah ini tercatat sebanyak 233.993 jiwa. Hingga saat ini, penduduk yang telah mengaktifkan IKD baru mencapai 13.796 jiwa atau sekitar 6%.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kini tengah memacu akselerasi untuk mengejar sisa target nasional sebesar 24% lagi guna memenuhi target minimal penerapan IKD tahun 2026 sebesar 30%. Diperkirakan, sekitar 50.000 jiwa wajib KTP baru harus segera melakukan aktivasi untuk mencapai target tersebut.
Kepala Disdukcapil Konawe Selatan, Harlin, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa melalui aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses seluruh dokumen kependudukan secara praktis dalam satu genggaman smartphone.
“Di dalam aplikasi IKD ini sudah terintegrasi seluruh dokumen penting mulai dari KTP Digital, Kartu Keluarga (KK) Digital, Akta Kelahiran Digital, hingga fitur permohonan layanan Administrasi Kependudukan secara online,” jelas Harlin.
Kemudahan ini juga akan dirasakan langsung oleh sektor pendidikan dan sosial. Ke depan, kepemilikan IKD akan diintegrasikan sebagai instrumen validasi penting bagi mahasiswa penerima Program Beasiswa UKT SETARA, penerima Bantuan Sosial (Bansos), serta kepesertaan BPJS maupun Jamkesda agar pelayanan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Merujuk pada Perpres No. 82 Tahun 2023 dan Permendagri No. 72 Tahun 2022, Bupati Konawe Selatan menginstruksikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
Menegaskan bahwa IKD memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang setara dengan KTP-el fisik untuk segala keperluan administrasi publik dan pelayanan instansi pemerintah maupun swasta.
Seluruh instansi (Pemda, Vertikal, BUMN/BUMD, Perbankan, dan Swasta) wajib mengakui, menerima, dan menyesuaikan sistem layanannya agar terintegrasi dengan aplikasi IKD.
Setiap instansi diminta memasang pemberitahuan visual yang menyatakan kesiapan menerima penggunaan IKD serta aktif menyosialisasikan program ini pada setiap kegiatan masyarakat.
Menginstruksikan instansi terkait untuk menyelaraskan penggunaan IKD bagi para mahasiswa penerima Program UKT SETARA, penerima bantuan sosial, serta pengurusan jaminan kesehatan (BPJS/Jamkesda) guna mempercepat proses birokrasi.
Memerintahkan para Camat, Lurah, hingga Kepala Desa untuk mengarahkan dan mendampingi warga yang telah memiliki KTP-el fisik agar segera beralih melakukan aktivasi IKD.
Sebagai langkah dukungan, Disdukcapil Kabupaten Konawe Selatan membuka ruang koordinasi dan siap menyelenggarakan pendampingan serta bimbingan teknis bagi instansi/lembaga yang membutuhkan percepatan implementasi sistem IKD.
Di akhir penjelasannya, Kadis Disdukcapil Harlin mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat Konawe Selatan untuk tidak menunda lagi peralihan teknologi ini.
“Mari kita dukung penuh transformasi digital ini. Segera unduh aplikasi IKD melalui ponsel pintar (smartphone) masing-masing, dan lakukan aktivasi di kantor camat terdekat atau di Kantor Disdukcapil setempat. Dengan IKD, urusan administrasi menjadi lebih mudah, aman, cepat, dan semua dokumen kependudukan kini berada dalam satu genggaman Anda!” pungkasnya.
Editor: Redaksi
