MAKASSAR, SULTRACK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus mendorong percepatan pembangunan kawasan permukiman layak huni, seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah, Kamis (25/9/2025).
Dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra), yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, memaparkan sejumlah isu krusial sekaligus potensi pengembangan perumahan di Kota Kendari, pada Rabu, 24 September 2025.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM menyoroti kondisi perumahan dan kawasan permukiman di Kota Kendari yang masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
Salah satu isu paling mendesak adalah keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang hingga September 2025 tercatat mencapai 3.423 unit.
“Kondisi ini menjadi tantangan nyata yang harus segera ditangani,” ungkapnya.
Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan lahan akibat pertumbuhan kota yang cepat, serta melonjaknya harga tanah yang menyulitkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk memiliki hunian layak. Menurut Wali Kota Kendari, akses terhadap perumahan masih belum sepenuhnya merata.
“Banyak MBR yang belum dapat menjangkau harga rumah komersial, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” terangnya.
Lanjutnya, tak hanya persoalan akses, kawasan permukiman kumuh juga menjadi perhatian serius.
“Dimana saat ini terdapat 28 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 59 kelurahan di 11 kecamatan di Kota Kendari, dengan luas mencapai 556,93 hektare,” rincinya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya soal penyediaan hunian, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar.
“Kita masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, dan sistem sanitasi yang belum optimal di sejumlah kawasan,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Kendari telah menetapkan tiga kebijakan utama dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
Editor: Redaksi
