SULTRACK.COM – Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menghadiri pembukaan Sawit Ekspo 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Irham didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Konawe Selatan, Samsul, S.P., M.Si. Kegiatan berskala nasional itu dihadiri para kepala daerah dari sentra perkebunan sawit serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor perkebunan.
Pada forum utama bertajuk “Sawit untuk Rakyat”, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Ali Jamil, memaparkan strategi pemerintah dalam memperkuat industri kelapa sawit berkelanjutan melalui peningkatan hilirisasi, produktivitas, dan kesejahteraan petani.
Dalam pemaparannya, Ali Jamil menyebut Indonesia masih menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai 16,83 juta hektare dan produksi sekitar 45,4 juta ton per tahun. Industri ini juga menopang kehidupan lebih dari 16 juta tenaga kerja.
Meski demikian, sektor perkebunan rakyat yang menguasai sekitar 41 persen dari total luas kebun sawit nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya produktivitas, penggunaan bibit tidak bersertifikat, hingga persoalan legalitas lahan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Irham Kalenggo menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang meningkatkan bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi Rp60 juta per hektare.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi stimulus penting bagi petani sawit di Konawe Selatan untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus membuka lahan baru.
“Program ini sangat positif bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas kebun rakyat,” ujar Irham.
Selain membahas peningkatan produktivitas, forum tersebut juga menyoroti kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program Biodiesel B50 serta pemenuhan standar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) guna meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
Sementara itu, Kepala DTPHP Konawe Selatan, Samsul, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat legalitas dan kelembagaan petani melalui percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB), sertifikasi lahan, serta penyelesaian status kebun.
“Melalui penguatan sumber daya manusia, kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan yang tepat, industri kelapa sawit di Konawe Selatan diharapkan semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Samsul juga memaparkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Selatan saat ini mencapai 21.969,14 hektare. Dari jumlah tersebut, 15.954,14 hektare merupakan Perkebunan Besar Swasta (PBS), sedangkan 6.015 hektare merupakan perkebunan rakyat.
Perkebunan besar tersebut dikelola oleh beberapa perusahaan, yakni PT Merbau Jaya Indah Raya seluas 12.438,40 hektare, PT Marketindo Selaras 1.615 hektare, PT Bintang Nusa Pertiwi 736,22 hektare, PT Sultra Sawitindo 651,52 hektare, dan PT Tiran Sulawesi seluas 513 hektare.
Lebih lanjut, Samsul mengungkapkan bahwa Pemkab Konawe Selatan saat ini juga tengah mengajukan bantuan sarana dan prasarana kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Usulan bantuan sarana dan prasarana dari BPDPKS masih terus kami proses. Kami berharap dukungan tersebut segera terealisasi sehingga mampu mempercepat peningkatan produktivitas perkebunan sawit, baik milik perusahaan maupun perkebunan rakyat di Konawe Selatan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
