SULTRACK.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga (JY), yang dikenal sebagai bos Lamborghini, terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan yang menyeret PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan keterlibatan JY sebagai pihak yang turut menerima aliran dana dari aktivitas penambangan ilegal PT BSJ. Ampuh Sultra menilai, posisi JY sebagai bagian dari jajaran direksi perusahaan perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan JY diketahui menjabat sebagai komisaris PT BSJ. Posisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan perlunya Kejagung mendalami dugaan aliran dana yang diterima oleh yang bersangkutan.
“JY menjabat sebagai komisaris di PT BSJ, sehingga kuat dugaan yang bersangkutan turut menerima aliran dana dari hasil kejahatan PT BSJ,” kata Hendro kepada media ini, Rabu (11/11/2026).
Tak hanya menyoroti PT BSJ dan PT KAA, Hendro juga mengungkapkan bahwa JY tercatat sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 99 persen di PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM).
Perusahaan tersebut diketahui memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2023 melalui Surat Keputusan Nomor 53/1/IUP/PMDN/2023.
Menurut Hendro, penerbitan IUP PT KSM patut dipertanyakan karena terjadi setelah pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pembatasan penerbitan izin usaha pertambangan baru.
“Kami merasa bingung, IUP PT KSM ini tiba-tiba muncul. Padahal sudah ada moratorium dari pemerintah pusat untuk tidak menerbitkan IUP baru sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020,” jelasnya.
Selain persoalan penerbitan izin, Ampuh Sultra juga menyoroti lokasi konsesi pertambangan PT KSM yang berada di Kecamatan Oheo, Konawe Utara.
Hendro menyebut, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Oheo bukan merupakan kawasan peruntukan pertambangan. Karena itu, pihaknya menduga penerbitan IUP perusahaan tersebut bermasalah dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Dalam RTRW Konawe Utara, Kecamatan Oheo bukan merupakan wilayah pertambangan. Sehingga IUP PT KSM ini kami duga bermasalah,” ungkap putra daerah Konawe Utara tersebut.
Atas sejumlah persoalan itu, Ampuh Sultra meminta Kejagung tidak hanya mendalami dugaan korupsi tata kelola pertambangan yang berkaitan dengan PT BSJ dan PT KAA, tetapi juga menelusuri kepemilikan saham serta proses penerbitan IUP PT KSM.
Pihaknya berharap aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan legalitas perizinan perusahaan.
“Kami minta Kejagung segera memanggil dan memeriksa bos Lamborghini terkait keterlibatan dalam dugaan korupsi tata kelola pertambangan serta kepemilikan IUP bermasalah di Konawe Utara,” tutup Hendro.
Editor: Redaksi
