SULTRACK.COM – Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu yang melibatkan Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (18/11/2026).
Mantan Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2019–2024, Joni Fajar, mengungkap adanya persoalan administratif dan dugaan cacat hukum dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare.
Keterangan tersebut disampaikan Joni saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Ia menjelaskan, persoalan bermula ketika DPMPTSP Sultra menerima surat tembusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara terkait koreksi luasan IUP-OP PT CSM.
Menindaklanjuti surat tersebut, pihak DPMPTSP Sultra kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra atas arahan pimpinan.
“Dalam pertemuan itu, kami membahas proses penerbitan SK dari PTSP. Dari hasil rapat tersebut, kami memutuskan untuk meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra selaku Jaksa Pengacara Negara,” ungkap Joni dalam persidangan.
Ia juga menerangkan, dalam proses tersebut terdapat tujuh orang tim dari Kejati Sultra yang melakukan penelitian terhadap dokumen serta memberikan pendapat hukum terkait penerbitan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM.
Di hadapan majelis hakim, Joni turut membacakan kesimpulan hasil penelitian dokumen dan analisis yuridis Jaksa Pengacara Negara yang menyoroti legalitas SK Kepala DPMPTSP Sultra Nomor 651/DPM.PTSP/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare.
Dalam kesimpulan tersebut, disebutkan bahwa SK pengaktifan IUP-OP PT CSM diduga mengandung cacat prosedural dan cacat substansi serta tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Sejumlah asas yang dinilai tidak terpenuhi meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Hasil analisis hukum tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan itu masuk dalam kategori keputusan pemerintahan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 30 Tahun 2014.
Pembatalan, menurut ketentuan tersebut, dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang bersangkutan, maupun berdasarkan putusan pengadilan.
Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menetapkan pembatalan adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra selaku penerbit SK pengaktifan IUP-OP tersebut.
Tidak hanya itu, hasil telaah hukum Kejati Sultra juga merekomendasikan agar diterbitkan keputusan baru sebagai tindak lanjut atas SK pengaktifan IUP-OP PT CSM. Keputusan baru tersebut harus mencantumkan dasar hukum pembatalan serta memperhatikan prinsip-prinsip AUPB.
Persoalan lain yang turut diungkap dalam persidangan adalah dokumen yang menjadi dasar penerbitan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM.
Dalam hasil analisis yuridis yang dibacakan Joni, terdapat indikasi kuat bahwa SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tertanggal 14 Maret 2011 tentang IUP-OP PT CSM telah dimanipulasi atau dipalsukan.
Dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Pertama, Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara Nomor 503/113/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal verifikasi IUP PT CSM.
Dalam surat tersebut pada pokoknya dijelaskan bahwa IUP-OP PT CSM berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 hanya mencakup wilayah seluas 20 hektare, bukan 475 hektare sebagaimana tercantum dalam SK pengaktifan yang diterbitkan DPMPTSP Sultra.
Kedua, Surat Bupati Kolaka Utara Nomor 067/277/2021 tertanggal 13 September 2021 perihal pemberitahuan dan koreksi terhadap IUP-OP PT CSM.
Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tertanggal 14 Maret 2011 telah diduplikasi dan dipalsukan.
Atas temuan tersebut, hasil analisis hukum Kejati Sultra menyarankan Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas ESDM Sultra segera mengambil langkah konkret terhadap SK pengaktifan IUP-OP PT CSM.
Langkah itu dinilai penting untuk menghindari konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana, akibat penerbitan keputusan yang didasarkan pada dokumen yang terindikasi bermasalah.
Keterangan Joni Fajar dalam persidangan ini menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap proses administratif penerbitan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare, termasuk persoalan perbedaan luasan izin dan legalitas dokumen yang menjadi dasar penerbitannya.
Fakta-fakta tersebut selanjutnya menjadi bagian dari materi pemeriksaan yang akan dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan saksi dan dokumen analisis hukum yang dibacakan dalam persidangan. Dugaan pemalsuan maupun laporan palsu tetap harus ditempatkan sebagai materi perkara dan tidak dimaknai sebagai kesimpulan hukum sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Editor: Redaksi













