SULTRACK.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Senin (16/11/2026).
Dalam aksi tersebut, Ampuh mendesak Kejagung segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga atau yang akrab disapa Ko John. Ia diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal dan perambahan kawasan hutan tanpa izin yang melibatkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara.
Ampuh Sultra menduga Johnson Yaptonaga merupakan salah satu pihak yang menerima aliran dana atau keuntungan dari aktivitas pertambangan yang dipersoalkan tersebut.
“Jika Kejagung RI benar-benar ingin mengungkap pihak-pihak yang menerima aliran dana dari kasus korupsi tata kelola pertambangan oleh PT BSJ dan PT PKS, maka menurut kami Ko John adalah orang yang tepat untuk segera diperiksa,” kata Hendro kepada media ini.
Tidak hanya menyoroti dugaan keterlibatan dalam aliran dana dari aktivitas pertambangan PT BSJ dan PT PKS, Ampuh Sultra juga mempertanyakan keterkaitan Johnson Yaptonaga dengan penerbitan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah di Konawe Utara.
Dua perusahaan yang menjadi sorotan yakni PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM) dan PT Karya Alam Abadi (KAA).
Aktivis nasional yang akrab disapa Bung Hen itu menjelaskan, Johnson Yaptonaga disebut sebagai pemegang saham sebesar 99 persen di PT KSM. Menurutnya, penerbitan IUP perusahaan tersebut perlu ditelusuri karena diduga dilakukan setelah pemerintah pusat memberlakukan moratorium pembatasan penerbitan IUP.
Selain itu, lokasi izin usaha pertambangan PT KSM juga dipersoalkan karena disebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.
“Bagaimana bisa IUP PT KSM terbit setelah adanya moratorium pembatasan penerbitan IUP? Kemudian, lokasinya bertentangan dengan RTRW Konawe Utara. Sehingga kami menduga IUP tersebut merupakan hasil kompromi dengan pejabat penerbit izin,” beber Bung Hen.
Sementara itu, PT Karya Alam Abadi (KAA) turut menjadi sorotan Ampuh Sultra. Pasalnya, berdasarkan informasi dan data yang mereka miliki, seluruh wilayah izin perusahaan tersebut diduga berada di dalam kawasan hutan, baik Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan Lindung (HL).
Atas sejumlah persoalan tersebut, Ampuh Sultra meminta Kejagung melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Johnson Yaptonaga guna mengungkap dugaan keterlibatannya dalam aliran keuntungan dari aktivitas pertambangan PT BSJ dan PT PKS, sekaligus menelusuri proses penerbitan IUP PT KSM dan PT KAA.
“Kami berharap Kejagung bisa bertindak adil dan tidak tendensius dalam mengungkap mafia-mafia tambang serta pihak-pihak yang menikmati hasilnya di daerah kami, khususnya Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tak terkecuali Johnson Yaptonaga,” tegasnya.
Ampuh Sultra menegaskan akan terus mengawal dan menyuarakan dugaan korupsi tata kelola pertambangan di Kabupaten Konawe Utara. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut tanpa pandang bulu.
“Konawe Utara adalah kampung kami. Siapa pun yang mencoba merusaknya akan berhadapan dengan kami. Tidak ada kata berhenti sebelum yang bersangkutan diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tutupnya.
Editor: Redaksi













