KENDARI, SULTRACK.COM – Langkah konkret pemerintah menanggapi keprihatinan masyarakat, atas sejumlah insiden yang terjadi di Jembatan Teluk Kendari, yang tidak hanya mencoreng citra ikon kota, namun juga mengancam keselamatan warga, Minggu (1/6/2025).
Langkah pemerintah tersebut, yakni melaksanakan sosialisasi keselamatan dan keamanan Jembatan Teluk Kendari, yang digelar oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara (Sultra). Juga dihadiri Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ir. Ridwan Bae. Dan diawali dengan pemaparan rencana strategis BPJN Sultra, untuk mengoptimalkan fungsi Jembatan Teluk Kendari, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyatakan bahwa Jembatan Teluk Kendari, sejatinya adalah ruang publik yang harus dimanfaatkan secara positif.
“Jembatan ini seharusnya kita gunakan sebagai tempat wisata, juga sebagai penghubung yang mempercepat laju ekonomi daerah. Tapi nyatanya, sudah banyak korban yang jatuh di tempat ini,” bebernya.
Siska Karina Imran menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga jembatan ini. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar turut mengawasi anak-anak mereka.
“Mari kita bersama-sama mengawasi anak-anak kita. Ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Pemerintah, tetapi juga orang tua,” harapnya.
Sebagai tindak lanjut, kata Wali Kota Kendari, Pemerintah Kota Kendari akan memulai patroli rutin di sekitar jembatan.
“Mulai hari Senin kita akan adakan patroli bersama Forkopimda Kota Kendari. Ini langkah awal untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan Jembatan Teluk Kendari,” ungkapnya.
Tidak berhenti disitu, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJN, untuk pemasangan lampu penerangan jalan di sepanjang jembatan.
“Alhamdulillah, dari pihak BPJN telah menyatakan kesediaannya untuk memasang penerangan jalan. Harapan kami, masyarakat bisa menjaga seluruh fasilitas ini dan tidak menyalahgunakannya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPJN Sultra, Yudi Hardiana, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bentuk kolaborasi konkret antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa, tanggung jawab struktur dan teknis Jembatan Teluk Kendari, memang berada di bawah BPJN, namun keberhasilan pengelolaannya tetap membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Kami mengapresiasi perhatian serius Ibu Wali Kota. Ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap keselamatan publik. Kami di BPJN siap mendukung penuh segala bentuk upaya demi optimalisasi fungsi jembatan,” jelas Yudi.
Editor: Redaksi
