SULTRACK.COM – Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki Sulawesi Tenggara (Tamalaki Sultra) kembali turun ke jalan, menggelar Konsolidasi Akbar sebagai bentuk respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah penyatuan gerakan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kenaikan harga BBM yang dinilai akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Mereka menilai kenaikan BBM berpotensi memicu peningkatan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Selain persoalan BBM, Tamalaki Sultra juga menyoroti pengesahan RUU Polri yang dinilai membuka peluang bagi anggota Polri untuk menduduki sejumlah jabatan sipil. Menurut massa aksi, kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi prinsip profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.
Ketua Tamalaki Sultra, Wahyudin, mengatakan konsolidasi akbar tersebut merupakan bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa terhadap kondisi bangsa serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Kenaikan BBM sangat berdampak pada kehidupan rakyat kecil, sementara pengesahan RUU Polri juga menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di tengah publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada rakyat,” ujar Wahyudin.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Tamalaki Sultra, Habrin Baso, menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.
Menurutnya, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
“Konsolidasi ini menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi yang disampaikan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Melalui Konsolidasi Akbar tersebut, Tamalaki Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu kerakyatan dan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional serta aksi yang berlangsung secara damai dan tertib.
Editor: Redaksi
