JAKARTA, SULTRACK.COM – Persatuan Gerakan Aktivis Muda (PERGAM) Indonesia, soroti dugaan aktivitas ilegal logging yang dilakukan oleh PT Konawe Berkah Bersama (PT KBB) di Kabupaten Konawe, Sultra, Kamis (12/6/2025).
Sorotan tersebut disampaikan PERGAM, saat menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kantor DPP Partai NasDem.
Dalam orasinya, massa aksi mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memanggil dan memeriksa salah satu pejabat publik di Konawe, yakni Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Konawe berinisial NF, yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan tersebut.
Ketua Umum PERGAM Indonesia, Asvin menegaskan bahwa aktivitas ilegal logging oleh PT KBB telah menyebabkan kerusakan hutan yang signifikan di wilayah tersebut.
“Kegiatan ini berdampak besar terhadap hilangnya biodiversitas, kerusakan ekosistem, dan berpotensi memicu bencana alam,” terangnya.
Lanjutnya, berdasarkan data dan hasil analisis yang dihimpun oleh PERGAM Indonesia, tingkat deforestasi di Kabupaten Konawe tergolong tinggi.
“Kami melakukan pemetaan perubahan tutupan hutan, menemukan bahwa Konawe termasuk wilayah dengan tingkat kehilangan hutan yang cukup parah. Laju deforestasi tercatat mencapai sekitar 4,69 ribu hektare (Kha) per tahun hingga 2024,” bebernya.
Lebih jauh, PERGAM Indonesia juga melakukan penelusuran langsung (tracking) di sejumlah wilayah, seperti Asinua hingga Ameroro, dan menemukan aktivitas pengolahan kayu ilegal yang diduga kuat melibatkan PT KBB.
“Modus yang digunakan adalah perizinan atas nama Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hutan Rakyat, tetapi hasil yang ditemukan di lapangan justru berupa kayu rimba campuran. Ini tidak masuk akal jika benar berasal dari hutan rakyat,” ungkap Asvin.
Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan ini bukan disebabkan oleh aktivitas masyarakat lokal, seperti ladang berpindah atau pemanfaatan kayu untuk kebutuhan rumah tangga.
“Faktor terbesar justru berasal dari aktivitas perusahaan yang melakukan pembalakan liar secara terstruktur,” ujarnya.
Melalui aksi ini, PERGAM Indonesia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, serta Polri, untuk serius menangani kasus ini.
“Kami juga meminta Ketua Umum DPP Nasdem Bapak Surya Paloh, untuk memecat Wakil Ketua II DPRD konawe yang juga selaku Sekretaris Umum DPC Partai NasDem Konawe dengan tidak hormat,” pintanya tegas.
Sebagai kader NasDem tambah dia, NF sering meninggalkan tugas tanpa keterangan, serta sering malas berkantor dan salah satu otak intelektual ilegal logging di Kabupaten Konawe.
“Kami berharap aparat benar-benar menindaklanjuti dan tidak ‘masuk angin’. Penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan transparan,” tutupnya.
Editor: Redaksi
