JAKARTA, SULTRACK.COM – Himpunan Aktivis Mahasiswa Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (SULTRA) Jakarta, beberkan dugaan penambangan ilegal di WIUP Perusda Kolaka, serta indikasi ketidakpatuhan pembayaran PNBP PPKH PD Aneka Usaha Kolaka (AUK), di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Minggu (4/1/2026).
Sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK: 631/MENLHK/SETJEN/GKM.0/6/2023, tentang Pengenaan Sanksi Adminisratif, terhadap PD AUK, Kabupaten Kolaka, Sultra yang mewajibkan membayar denda adimistratif sebesar Rp19.665.529.538.
Presidium HAMI SULTRA Irsan Aprianto, mengatakan, bahwa aktivitas Perusda Kolaka jelas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Surat Keputusan Menteri LHK, terkait penetapan sanksi denda administratif.
Dimana, pada saat itu PD AUK diduga mengajukan surat keberatan atas penetapan sanksi Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK melalui Kepala Biro Hukum pada tanggal 13 Juli 2023, dengan Nomor Surat: 080/PD-AU/VII/2023 yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PD AUK, Armansyah.
PD AUK juga kembali mengajukan surat keberatan atas penetapan sanksi untuk kedua kalinya pada tanggal 12 Januari 2024, kepada Kementerian LHK melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan Nomor Surat: 034/PD-AU/I/2024 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PD AUK, Armansyah.
Berdasarkan Nomor SK: 631/MENLHK/SETJEN/GKM.0/6/2023, dan Nomor SK: 196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023, yang dimana mengakibatkan kerugian negara dari Rp19.665.529.538 Miliar sampai mencapai Rp1.194.783.390.856,85 Triliun,” ucap Irsan.
Oleh karena itu, pihaknya akan mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, guna melaporkan kasus tersebut terkait dugaan penambangan ilegal dan pelanggaran PNBP PPKH akibat eksploitasi lingkungan yang sampai saat ini belum juga dibayarkan oleh PD AUK.
“Tujuan kami nanti adalah untuk meminta Kejagung RI, melalui Jampidsus dan Jampiddum agar menulusuri dugaan penambangan ilegal PD AUK didalam Kawasan Hutan Konservasi (KHK) atau kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), serta memanggil dan memeriksa seluruh Pimpinan PD AUK,” jelasnya.
Lanjut Irsan, kami juga akan menyertakan bukti dan informasi terkait kesimpulan serta hasil klarifikasi Dirut PD AUK pada bulan Juni 2024 lalu, sekaligus surat mekanisme perjalanan dinas Dirut untuk melakukan pembayaran denda administratif oleh Kementrian LHK.
“Pekan depan ini kami tidak hanya menyambangi Kejagung, KPK, dan Bareskrim Polri saja, tetapi juga Ditjen Minerba dan KESDM RI, guna mendesak penghentian total aktivitas Perusda Kolaka, atas dugaan penambangan didalam kawasan hutan konservasi dan pelanggaran PNBP PPKH,” ungkapnya.
HAMI SULTRA, juga akan melaporkan hal tersebut ke Kementrian ESDM dan Ditjen Minerba, melakukan segera pencabutan IUP/IUPK sekaligus membekukan RKAB milik PD AUK yang sampai saat ini masih melakukan aktivitas produksi hingga penjualan tanpa memperhatikan SK: 196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023, beserta SK: 631/MENLHK/SETJEN/GKM.0/6/2023.
“Sebagaimana SK Menteri LHK pada amar ketujuh (7) yang menjelaskan bahwa sanksi atau denda administratif tentang penghentian sementara kegiatan usaha, sampai dengan dilaksanakannya pembayaran denda administratif dan diterbitkan keputusan pencabutan sanksi administratif. Sehingga apa yang dilakukan oleh PD AUK saat ini adalah perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.
Alih-alih membayarkan denda agar dapat beraktivitas, justru PD AUK telah memperoleh kuota RKAB sebesar 1.180.000 metrik ton mulai dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, tertanggal 29 Januari 2024 setelah persetujuan RKAB mereka diterbitkan berdasarkan SK Ditjen Minerba ESDM No: T-182/MB.04/DJB.M/2024. Adapun jumlah kuota RKAB PD AUK yaitu tahun 2024 maksimal 1.040.000 MT, dan tahun 2026 maksimal Sebesar 1.1800.000 MT.
Berdasarkan data MODI ESDM, 100% saham perusahaan ini dimiliki oleh Pemda Kolaka, tercatat Armansyah sebagai Direktur Utama dan Muh. Taufiq Eduard sebagai Direktur.
Perusahaan yang dinakhodai oleh Armansyah dan Muh. Taufiq Eduard itu diduga telah melakukan ekspoitasi hutan dengan luasan bukaan kawasan seluas 340 Hektare, yang dimana dari 340 Ha PD AUK diduga telah menggarap 122,64 Ha Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari tahun 2021 sampai saat ini.
“Iya benar, berdasarkan bukti serta data dokumen yang kami kantongi, kami melihat bahwa terdapat tiga perusahaan yang melakukan aktivitas didalam wilayah konsesi IUP PD AUK, yakni PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS), PT Tirta Bumi Anagata (TBA), dan PT Suria Lintas Gemilang (SLG), dimana saat itu PD AUK mengejar agar kuota 350.000 MT segera terpenuhi, namun dari tiga perusahaan tersebut satu diantaranya tidak memiliki RKAB yaitu PT SLG,” tukasnya.
Irsan menambahkan, merujuk pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 631/MENLHK/SETJEN/GKM.0/6/2023 dan Nomor SK: 196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023, tentang pengenaan sanksi dan denda administratif, terhadap PD Aneka Usaha Kolaka, yang mewajibkan membayar denda adiministratif hingga mencapai Rp1.194.783.390.856,85 Triliun.
Atas dasar itu, HAMI SULTRA menegaskan, agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KPK, dan Bareskrim Polri, untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusda Kolaka, atas dugaan penambangan ilegal di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Kawasan Hutan Konservasi (HPK).
“Kejaksaan RI, KPK, dan Bareskrim Polri harus segera mengusut tuntas dugaan penambangan ilegal Perusda Kolaka di Kabupaten Kolaka yang telah merugikan keuangan negara dari puluhan Miliar hingga Triliunan rupiah, kami harap Bareskrim Polri, KPK RI, dan Kejagung segera menuntaskan kasus tersebut, agar terkuak siapa aktor dibalik kasus ini,” tegas Direktur Eksekutif KONASI.
Editor: Redaksi
