KENDARI, SULTRACK.COM – Aduan dugaan pencemaran lingkungan PT Tambang Bumi Sulawesi yang beroperasi di Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana diduga menguap di antara Instansi Pemerintahan.
Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS).
Sementara surat sanksi yang bernomor B.939/I.1/GKM.2.1/09/2025, tertanggal 23 September 2025, hal tindak lanjut penanganan pengaduan telah dibenarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra.
Terkait dugaan pencemaran lingkungan DLH Sultra juga mengeluarkan tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dengan Nomor: 600.4.18.2/DLH/1229/IX/2025 yang ditembuskan ke Bupati Bombana dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana
Surat tersebut berbunyi “Menindaklanjuti hasil Verifikasi Pengaduan berdasarkan Formulir Pengaduan Nomor Registrasi: 08/ADU-LH/DLHPROV.SULTRA/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 terkait Dugaan Adanya Pencemaran Air Sungai dan Air Laut Akibat Aktivitas Kegiatan Penambangan oleh PT. Tambang Bumi Sulawesi di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 sampai 28 Agustus 2024 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil evaluasi dan pemeriksaan perizinan lingkungan hidup dengan fakta sebagai berikut:
a. Persetujuan Lingkungan serta Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki:
1) Dokumen Amdal Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Tambang Bumi Sulawesi Tahun 2012 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Bombana Nomor 456 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Niikel di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Tambang Bumi Sulawesi, tanggal 12 November 2012
2) Keputusan Bupati Bombana Nomor 500 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Penambangan Bijih Niikel di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Tambang Bumi Sulawesi, tanggal 15 Desember 2012.
b. Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Air Limbah yang dimiliki:
1) Keputusan Bupati Bombana Nomor: 217 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air Kegiatan penambangan Bijih Nikel kepada PT. Tambang Bumi Sulawesi, tanggal 21 Agustus 2017 (masa berlaku 2 tahun);
2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang,”.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra, Andi Makawaru yang dikonfirmasi perihal surat dari KLH soal dugaan pencemaran lingkungan PT TBS membenarkan.
“Ya benar (surat sanksi Kementerian KLH terhadap PT TBS, red),” katanya
Ia mengatakan bahwa surat tersebut telah diterima dan juga telah ditindaklanjuti untuk kemudian dilaksanakan.
“Sudah kami follow up kepada DLH Kabupaten Bombana,” jelasnya.
Untuk itu, Andi Makawaru mengungkapkan bahwa terkait penerapan sanksi tersebut menjadi kewenangan dari DLH Bombana.
“Jadi teman-teman di Kabupaten yang tau pelaksanaannya. Kita tinggal tunggu perkembangan dari laporan pelaksanaannya saja,” tegasnya.
Sementara itu Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLH Sultra, Ibnu Hendra Prasetianto mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan, namun saat turun lapangan tidak dalam kondisi hujan.
“Kami turunnya hanya di PT TBS, kita sudah kesana, kita kesana kan tidak posisi hujan, sementara aduan kemarin itu keruh sekali, karena posisi hujan, disitu memang ada endapan sedimon pond yang belum dilakukan maintanance,” katanya saat diwawancarai diruangannya.
“Kata orang perusahaan dan warga sekitar begitu memang kalau hujan, kita sudah foto-foto dan ada memang endapan disana, kita kunjugan 28-29 Agustus 2025,” tambahnya.
Lanjutnya bahwa pihaknya juga telah mengeluarkan rekomendasi ke DLH Bombana sebagai pihak yang berwenang.
“Ada sedimon pond memang yang harus dilakukan maintanance, kewenangan ada di kabupaten, karena mereka yang memberikan ijin, apakah sanksi atau teguran tertulis, pengenaan sanksi itu akumulatif baik surat dari klh dan dlh Sultra, kewenangan sanksi ada di DLH Sultra,” jelasnya.
“Itu sudah akumulatif lama, sudah harus di clean up, diangkat sedimennya,” tegasnya.
Terkait hal tersebut salah seorang pegawai DLH Bombana, Fia yang dikonfirmasi via pesan Whats App pada 11 Oktober 2025 mengarahkan untuk menghubungi salah satu Kabid DLH Bombana.
“Maaf bukan kewenangan saya untuk menjawab baiknya kita hubungi ibu kabid,” ujarnya.
Sementara itu salah seorang Kabid DLH Bombana, yang dikonfirmasi via pesan Whats App mengatakan tidak ada rekomendasi dari DLH terkait surat dari KLH dan DLH Sultra. Ia memberikan tanggapan, namun enggan jabatan dan namanya dieskpos.
“Maaf pak tidak ada konfirmasi ke DLH kabupaten terkait rekomendasi,” katanya
“Maaf pak kami belum dapat surat resmi dari KLH,” tambahnya.
“Kalau dari provinsi ada, tapi ini kami tidak terlibat di lapangan dan tidak bisa kami tindak lanjuti, sebab klh juga ada pengawasan selang beberapa hari saja dan yang kami tunggu jika ada rekomendasi itu hanya dari KLH karena kami ikut mendampingi waktu itu” jelasnya, Senin 23 Desember 2025.
Sementara itu Kadis DLH Bombana, Sukarnaeni yang dikonfirmasi via pesan dan panggilan whats app, serta sms dan panggilan telepon belum memberikan tanggapan.
Disisi lain, pihak perusahaan TBS melalui kuasa pendamping Ardyansyah mengaku pihak perusahaan belum mengetahui hal tersebut.
“Kami (TBS) belum pernah menerima surat rekomendasi terkait sengan sanksi dari KLH yang dimaksud,” katanya.
Editor: Redaksi
